PALEMBANG,SUMSELPUBLIK.CO.ID- Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumsel 1, meliputi Kota Palembang, Lubuk Linggau, kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, dan Banyuasindan, Siti Nurizka Puteri Jaya, SH.,MH sebagai Anggota DPR RI Komisi IlI selain bertugas membuat undang-undang, membahas penganggaran bersama pemerintah melakukan pengawasan. Melaksanakan Kewajiban sebagai Anggota DPR RI juga bertemu dengan konstituen atau masyarakat baik dalam reses maupun kunjungan kerja ke daerah.
Pada kesempatan kali ini, Siti Nurizka Puteri Jaya, SH.,MH melaksanakan kunjungan kerja satu tahun sekali selama lima hari berturut-turut (22-26/4/2023) ke beberapa tempat di Dapil Sumsel 1.
“Sebagai Anggota DPR RI di Komisi III, saya memiliki tugas konstitusi untuk melakukan kunjungan ke daerah. Pada kesepakatan kali ini dalam kunjungan kerja satu tahun sekali selama lima hari, saya bertemu dengan Masyarakat, dan mengunjungi mitra komisi III salah satunya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk bersilaturahmi secara langsung sekaligus menyerap aspirasi,” ujarnya.
Siti Nurizka menyampaikan pentingnya
Menjaga sinergitas antar lembaga Negara dan juga kita akan memonitor capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel,
Kajati Sumsel Sarjono Turin berharap adanya kunjungan ini bisa menyampaikan aspirasi ke pimpinan pusat terkait kendala kemdala yang ada di wilayah otonom Sumatera Selatan ini, Sarjono Turin juga melaporkan bahwasanya untuk Sumatera Selatan telah dibangun tempat diklat dan Rusun bagi Kejaksaan Sumatera Selatan. Tapi Rusunawa Kejati Sumsel masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti dari kurangnya daya listrik, kurangnya tempat duduk tamu, belum ada gorden, dan belum ada tempat duduk untuk proses belajar mengajar. Rusunawa ini memiliki 60 unit kamar, difungsikan bagi para Jaksa persidangan Tipikor, karyawan Kejati Sumsel, dan para peserta Diklat,
Ujarnya.
Siti Nurizka Puteri Jaya mengatakan, dari kunjungan ke Kejati Sumsel
“Saya banyak menerima aspirasi pihak kejaksaan tinggi Sumsel baik dari kekuranya jumlah SDM Oprasional hinggau kurangnya fasilitas memadai untuk Rusunawa yang baru diresmikan depannya hal tersebut akan disampaikan kepada pimpinan bahwa Rusunawa tersebut sudah sangat layak, namun belum ada anggaran untuk pengisian fasilitas dan operasionalnya” sampainya. (Jf)
